MUSDES KEWENANGAN DESA

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gadung ,Husriyanto membuka secara resmi Musyawarah Desa (Musdes) tentang Rancangan Peraturan Desa Gadung tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal berskala desa bertempat di Gedung pertemuan Gadung Terpadu Kemarin,Selasa (24/04/2018).

Ketua BPD dalam sambutannya pembukaannya menjelaskan ” Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas segala kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa,Perencanaan Pembangunan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan desa kita,semoga dengan adanya Perdes ini nantinya dapat menjadi acuan Pemerintah desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan penganggaran di Desa” .

Musyawarah desa dihadiri oleh  Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Karang Taruna Desa,Tokoh Masyarakat,Pemuda,dan Lembaga Kemasyarakatan  serta undangan lainnya. Pada kesempatan itu Kades Gadung,A.Basahir menyampaikan “Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarakan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa, yang mana sebelum perdes disahkan harus mendapat evaluasi dari pihak Kecamatan dan kabupaten terlebih dulu dan ini merupakan rangkaian kegiatan tersebut dan diharapak kepada seluruh stekholder yang hadir dapat memberi sumbangan pikiran guna tersusun Daftar kewenangan Desa”.

Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal berskala desa bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan ini menyampaikan materi tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Permendagri 44 Tahun 2016 dan Permendes Nomor 1 Tahun 2015.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan