GEDUNG SERBAGUNA DESA GADUNG JADI TEMPAT PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN DENGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Bangka Selatan  tentang Penegakan Hukum,Bantuan,Tindakan Hukum lain,Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum  berupa pendapat Hukum (Legal Opinion),Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit) dilakukan dengan mengadakan penandatangan Kesepakatan Bersama bertempat di Gedung Serbaguna  Desa Gadung, Jum’at,(07/09/2018).

Dalam Kesempatan tersebut hadir Bupati Bangka Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial,Pemeberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan, Benny Supratama,S.STP,M.Si  serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Bapak Safarianto Zuriat Putra,SH.MH, Kepala Dinas dan Badan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Seluruh Kepala Desa yang berda di Kabupaten bangka Selatan serta undangan lainnya.

Kepala DSPPPAPMD ,Benny Supratama,S.STP.M.Si dalam sambuatannya membacakan sambutan Bupati Bangka Selatan  dimulai dengan pantun,”

Burung kenari terbang tinggi,

Saat bersiul merdu sekali,

Semoga dengan kesepakatan ini,

Bisa memperkuat tali silaturahmi.

Selanjutnya Ia juga menyampaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Sejalan dengan hal tersebut saat ini desa telah berkembang dalam berbagai bentuk,sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar lebih kuat,maju,mandiri dan demokratis untuk bisa menciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan roda pemerintahan,pemberdayaan,dan pembinaan masyarakat menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera.

Desa saat ini tidak lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi sekarang desa merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu  Penguatan Pembanguna Indonesia dari pinggiran dengan Penguatan terhadap desa.

Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan desa dan kompleksitas tugas Pemerintah desa tersebut,perlu suatu perjanjian kerjasama dalam hal hukum dengan melakukan pendampingan hukum dari aparat hukum  meliputi  aspek Penegakan Hukum,Bantuan,Tindakan Hukum lain,Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum  berupa pendapat Hukum (Legal Opinion),Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit) sehingga tidak menghambat pelaksanaan pemerintahan desa dalam melaksanakan kewajibannya.

Kesepakatan ini merupakan langkah awal bagi seluruh Pemdes di Basel ini menerima edukasi hukum dan permasalah yang akan terjadi dan payung hukum bagi Kepala desa  untuk menerima petunjuk, arahan serta pencerahan masalah hukum kepada Kejari Basel.

Selanjutnya,Benny Supratama, S. STP. M.Si dalam sambutan Bupati Bangka Selatan mengharapkan dengan kesepakatan bersama ini agar Kepala Desa di lingkungan Pemda Basel bisa bekerja lebih tenang, facus dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintah,pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Naik delman pergi ke pasar,

Mampir sebentar ke warung makan,

Jika ada kata-kata yang salah dan kasar,

Jangan di simpan dalam hati dan mohon dimaafkan,

Sementara itu Kades Gadung,A.basahir selaku Ketua Apdesi Kabupaten Bangka yang kami temui mengharapakan dengan pelaksanaan dan penandatangan Mou ini seluruh Kepala Desa di Basel ini  tidak malu dan ragu untuk bertanya kepada Aparat hukum terutama aparat hukum di Kejari Bangka Selatan,agar kita tidak tersangkut masalah hukum, sebagaimana pepatah mengatakan “Malu bertanya sesat di jalan”. “Kita selaku aparatur desa sangat mengharapkan pembinaan dan edukasi hukum tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa,pembangunan Desa,Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan agar roda pemerintahan tidak terganggu dengan masalah hukum.”

 

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan