PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA DI GADUNG DI BAHAS DALAM MUSYAWARAH DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

Pemerintah Desa Gadung menyusun rancangan Peraturan Desa Gadung tentang Pengelolaan Desa Wisata dan Pungutan Desa dan disampaikan Kepada Badan Permusyawratan Desa,maka sesuai dengan tugas dan fungsi BPD, bertempat di Gedung Pertemuan Terpadu ,Senin Malam (07/10/2018), BPD Gadung mengadakan Musyawarah Desa  membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan