RATUSAN PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MENGIKUTI BIMTEK DI SURABAYA

Ratusan perangkat desa  terdiri dari Kepala Desa,Perangkat desa yang merangkap operator siskeudes di desa masing-masing beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),Pengelolaan Aset Desa Berbasis SIPADES serta Harmonisasi Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Desa bertempat di hotel suites hotel Surabaya dari tanggal 18-22 November 2019.

Bimtek di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan,Drs.Herman,dan turut hadir Tim Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Bina Pemdes Kemendagri/Balai PMD,Inspektur PD.Marpaung,Ketua APDESI A.Basahir,serta seluruh peserta bimtek. Kegiatan ini berkat kerjasama antara APDESI dan Lembaga pengembangan potensi dan kemandirian desa (LPPKD).

Pemerintah Indonesia bertekad membangun mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan. Sebagai langkah awal bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan
diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk
mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Diperlukan kapasitas perangkat Desa yang berkualitas dalam mengelola asetnya, mulai dari perencanaan,
penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan sampai pelaporan.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan
diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak
perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Maksud dan tujuan kegiatan ini membantu pemerintah desa guna pengelolaan keuangan desa dan asset
desa secara komputerisasi mulai dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
desa serta bertujuan untuk Mendorong pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas transparasi, akuntabel,
partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai peraturan pemerintah, Mendorong pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan
pengawasan dalam pelaksanaan dana desa,Terfasilitasinya penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan
Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa secara berkala mulai dari tingkat desa,
kabupaten/kota dan provinsi, Serta terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan